undang undang keprotokolan. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. undang undang keprotokolan

Aturan tentang keprotokolan diatur dalam undang undang tahun. Login. Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); SALINAN . Definisi protokol Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Wakil bupati/walikota c. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; Mengingat : 1. A. Serangkaian. Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana diubah. Di baca 288 kali. Urutan tata tempat di Indonesia. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Tipe Dokumen. 39 Tahun 2018 Pelaksanaan Undang-Undang No. Pengertian menurut UU No. Peraturan undang undang yang mengatur keprotokolan adalah a. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 3. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019. 8 tahun 1987 tentang protokol. Mengingat Menetapkan = Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu menetapkan tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah. . bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai denganKEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang: a. KEPROTOKOLAN. NOMOR 9 TAHUN 2010. 1989. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. U. Undang-undang (UU) NO. U. Seperti dalam peraturan pemerintah yang didalamnya tertera detail prosedur mengenai acara keprotokalan para pejabat negara dalam melakukan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut memang dikhususkan pada acara-acara yang. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai denganBerdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau. Tata upacara sipil dan keprotokalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. E. Permasalahan yang timbul dari masalah protokoler Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta jamuan perlu diubah. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, tujuan adanya pengaturan Keprotokolan meliputi 3 hal, yaitu: Memberikan penghormatan kepada. ( Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon III. . UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. id : 4 Hlm. Bimtek keprotokolan bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta dibidang keprotokolan, yang meliptui tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga diperlukan Undang-Undang baru dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai Keprotokolan, khususnya mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan kepada. Meningat : 1. Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. bahwa dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan dalam penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; b. Temukan kuis lain seharga Specialty dan lainnya di Quizizz gratis!. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan system ketatanegaraan sehingga diperlukan Undang-Undang baru dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai Keprotokolan khususnya mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan kepada. 2. KEPROTOKOLAN. UU No. Undang-undang (UU) tentang Keprotokolan. 9 Tahun 2010 mengenai keprotokolan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang petugas protokol dituntut untuk memiliki. Definisi: LN = Lembaran Negara. Pedoman. Database Peraturan BPK. pd 2. Tentang. acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan 38. Peradilan agama adalah Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan Agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur dan terpercaya. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 9 Tahun 2010. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan. Penyelenggaraan Acara Resmi di lakukan oleh: lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menurut undang-undang keprotokolan, pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi disebut. Masuk Daftar. Perjalanan dinas Jawavan : b. I. Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai denganUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 13. Peraturan Pemerintah No : 62 Tahun 1990; tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; d. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian keprotokolan sendiri menurut UU UU No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara RepublikLebih-lebih dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I94S; 2. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara. ID : 11 HLM. Berbagai regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan acara kenegaraan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar, memiliki landasan hukum yang jelas. KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Jenis. Peraturan perundang-undangan masing-masing negara (Indonesia) : • Undang-undang nomor : 9 tahun 2010, tentang keprotokolan • Undang-undang nomor : 22 tahu 2004, tentang otonomi daerah • Peraturan pemrintah nomor : 62 tahu 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan • Keputusan. Pejabat yang Menetapkan: SOEHARTO: Status: Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan: Tahun Pengundangan: 1987: Nomor Pengundangan: 43: Nomor. pengaturan keprotokolan; b. Pelatihan dan Lomba Humas dan Keprotokolan terbagi dalam 3 kelas berdasarkan minat peserta yaitu Bidang Keprotokolan, Bidang Layanan Informasi, dan Bidang Pemberitaan. Nah, Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10). B. Dalam tulisannya itu beliau menyampaikan bahwa UU No 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan telah. Ditetapkan Tanggal. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta. 62 TH 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat,Keprotokolan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; J. go. META. 1. Dan menghapus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan demokrasi rakyat. English. . Undang-Undng No. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang. Bupati/Walikota b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. BAB 1. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengandisebutkan dalam Undang-Undang Keprotokolan, urutan tata tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara (Pasal 6 (4) PP Nomor 39/2018 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan). 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi. 1999. ( Pasal. . Metode keprotokolan di indonesia adalah undang-undang protokol yaitu peraturan perundang-undangan dibidang “domain” keprotokolan dan yang berkaitan “related” dengan keprotokolan. Undang-undang No : 22 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah; c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. 2002. Demikian jawaban dari kami tentang apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah, semoga bermanfaat. Penggunaan istilah “regulasi” di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada sekedar peraturan perundang-udangan. 144 -10- Bagian Ketiga Tata Tempat Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar. Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan Nomor 62 Tahun 1990 tentangPenulis : Marsudi Hadi. dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. go. Metode keprotokolan di indonesia adalah undang-undang protokol yaitu peraturan perundang-undangan dibidang “domain” keprotokolan dan yang berkaitan “related” dengan keprotokolan. bidang keprotokolan kepada Anggota Komisi Yudisial dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial; Mengingat : 1. Tempat Penetapan. Forgot password. Judul. No. A. Mantan Bupati/walikota dan Mantan Wakil bupati/wakil walikota d. Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Ternyata, ketentuan tersebut diatur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang diperbarui melalui UU Nomor 9 Tahun 2010. Keprotokolan: T. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan . FULL TEXT. Pengaturan Keprotokolan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa. 1442, peraturan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai. 3. Pedoman Pokok Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 di tingkat Pusat. Glosarium. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Ruang Lingkup Keprotokolan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan terdiri dari tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. UU. Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 4. 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tentang Keprotokolan; Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presden dan Wakil Presiden, mantan Pressden dan. Mengingat : 1. . Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. keprotokolan secara menyeluruh; c. Undang-Undang No. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Undang-Undang Keprotokolan, urutan tata tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. UU no 20 tahun 2003 d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: T. Mengingat : 1. Edit. 2. 9 Tahun 2010) serta perkembangan pelaksanaanya di Tingkat Nasional dan Daerah; Strategi & Implementasi Tugas Protokoler oleh para pejabat protokoler, Humas dan Rumah tangga Pemda: Memahami tugas dan tanggung jawab Protokoler,Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Dasar Hukum 1 Undang Undang Nomor 5 Ta hun 2014; Tentang Aparatur Sipil Negara M e m ai tng p ro sl yf k 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasan Kehakiman Memiliki kemampuan dalam pelayanan informasi masyarakatJakarta, CNBC Indonesia - Revisi undang-undang KPK terbaru sudah disahkan dan disepakati dalam sidang paripurna 17 September bulan lalu. id - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penetapan Standar Pelayanan Publik - 01209. Tentang. PENGERTIAN DAN TATA CARA KEPROTOKOLAN K a t a P e n g a n t a r. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Tehnik Pengumpulan Data Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pula pada tehnik pengumpulan data yang dipergunakan, artinya apakah tehnik yang dipakai tepat atau tidak didalam mengungkapkan atau mendapatkan data seperti yang diharapkan. Kemensetneg Sharing Best Practice Kehumasan dan Pelayanan Keprotokolan dengan. id – Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Ditetapkan Tanggal. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. 9 Tahun 2010 mengenai keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata. Undang-Undang No. Misalnya, UU No. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. 19 November 2010. Subjek. Temukan kuis lain seharga Business dan lainnya di Quizizz gratis!. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 4. 57 -2- Mengingat : 1. Keprotokolan atau protokoler di Indonesia diatur oleh undang-undang, berupa serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. KEPROTOKOLAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan; Mengingat:E-book Panduan Keprotokolan TATA TEMPAT DALAM ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI DI KOTA/KABUPATEN Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan. 2. Pelatihan dan Lomba Humas dan Keprotokolan berupa penyampaian materi dan praktik yang dilaksanakan selama 1 hari secara luring di Hotel UC UGM pada. Sesuai dengan Undang-undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan . Jenis-jenis kegiatan yang diatur oleh Surat Keputusan Menteri P & K no. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. UU No. Klik untuk info menarik lainnya. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan; 3.